JAKARTA, - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak goreng mulai 28 April mendatang.
"Secara politik bagus, tapi untuk apa? Kalau dilarang total terserap semua? 20 persen saja DMO kalau itu terdistribusi ke masyarakat, itu sudah banjir lautan minyak goreng," ujarnya dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (22/4/2022).
Tulus menilai kebiajakan Jokowi itu belum tentu menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri. Namun sudah pasti akan berdampak pada penurunan pendapatan negara dari devisa ekspor.
"Kalau tidak disitribusikan sama saja, pemerintah juga akan rugi sendiri karena kehilangan pajak ekspor, pendapatan ekspor dari mana? Sementara CPO besar nilainya bersama baru bara, bisa engga kehilangan devisa jadi nol persen?" beber dia.
Lebih lanjut, ia menilai larangan ekpor minyak goreng juga akan berdampak pada perdagangan internasional. Negara lain, kata dia, akan protes karena pasokan minyak goreng terganggu.
"Malah mengacaukan pasar internasional, mungkin perang dengan internasional, mungkin itu maksud Indonesia, dilarang total sehingga harga di pasar internasional juga negara lain terdampak sehingga bisa diturunkan atau apa," bebernya.
"Mungkin bisa jadi kayak perang dagang internasional ya, jadi Indonesia melawan harga CPO internasional dengan melarang ekspor, nanti negara lain akan terdampak akan teriak-teriak," pungkasnya.
